Setelah gubernur dilantik, 4maka dibutuhkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertugas mewakili rakyat mengawasi pelaksanaan pembangunan. Pada November 1964, yaitu berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. Des.2/21/6-182 tanggal 18 November 1964, ditetapkan DPRD-GR Sulawesi Tengah yang terdiri atas 21 orang anggota dengan komposisi 11 orang anggota dari Golongan Karya dan 10 orang anggota perwakilan dari partai politik. Keberadaan DPRD-GR ini berlangsung hingga tahun 1972. Selama periode tersebut terjadi beberapa kali pergantian ketua DPRD-GR, yakni sebagai berikut: Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning (1964-1966), Zaenuddin Abdul Rauf (1966-1968), B.C. Tobondo (1970) dan, R. Soejono (1971).